SAR PANTURA SIAP TANGGULANGI BENCANA

Pekalongan - Berbagai bencana yang melanda di masyarakat, membutuhkan penanganan dan langkah yang cepat secara tuntas untuk dapat mencegah jatuhnya korban dari berbagai bencana alam.

Sebagaimana disampaikan Ketua Umum Search and Rescue Agency (SAR) Pantura Pekalongan,Wachid Mucharom, SPd didampingi Bendaharanya, Fachrudin Rahmat beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa SAR Pantura siap untuk membantu penanganan korban bencana alam seperti korban banjir, gempa dan kemungkinan korban didarat dan laut.

Tujuan dari kegiatan SAR adalah mengupayakan pencegahan terjadinya bencana alam dan mengatisipasi penanggulangan korban bencana yang terjadi di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. “Disamping itu, tujuan SAR adalah memberikan pelatihan dasar pada masyarakat tentang metode penanganan korban bencana dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana”, tutur Wachid.

Selanjutnya, dikatakan Wachid, SAR Pantura juga ingin meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan memberi wadah bagi masyarakat yang peduli terhadap penanggulangan korban bencana serta memberikan pendidikan konservasi lingkungan pada masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Adapun bentuk kegiatannya seperti penyuluhan dan kegiatan pencegahan terjadinya bencana alam, penanggulangan bencana alam dan pelatihan dasar dan lanjutan bagi anggota SAR Pantura dalam penanggulangan bencana.

Lebih jauh dikatakan, bahwa sebagai bentuk tindak lanjut kegiatannya adalah persiapan perencanaan penanggulangan korban bencana serta identifikasi daerah rawan bencana di wilayah Eks Karesidenan Pekalonga dan sekitarnya. “Kita akan adakan indentifikasi daerah rawan korban dan membentuk jaringan informasi dan komunikasi penanggulangan bencana, Juga akan mengadakan patroli daerah rawan bencana yang meliputi identifikasi, evakuasi, distribusi dan rehabilitasi”, terang Wachid .

Ketika disinggung tentang biaya operasionalnya, Wachid mengatakan, bahwa SAR Pantura adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang tentunya digali dari kepedulian warga masyarakat yang peduli dengan sesama. “Untuk operasionalnya disamping dari iuran anggota, juga dari kepedulian masyarakat dan donatur lembaga atau sponsor perusahaan tertentu yang peduli dan bantuan lain yang tidak mengikat, dan tidak ketinggalan dari Pemerintah Kota / Kabupaten setempat”, ungkapnya. (SW-01@3)

DENGAN PROYEK 65 MILYAR KOTA DAN KABUPATEN PEKALONGAN AKAN TERBEBAS DARI BANJIR TAHUNAN

Berita gembira ini patut untuk segera direalisasikan oleh Pemerintah. Karena selama ini, masyarakat Kota dan Kabupaten Pekalongan, khususnya wilayah yang dilewati alur sungai Sengkarang, Meduri dan Kali Bremi, selama ini sudah merasa jenuh, dengan hadirnya tamu tahunan, yakni banjir yang hingga datang 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun.

Sebagaimana disampaikan Koordinator Satuan Kerja (Satker) Kupang Pekalongan, Nugroho, ST kepada wartawan mengatakan, bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi, untuk melakukan normalisasi 3 alur sungai yang melintas di Kota dan Kabupaten Pekalongan. “Karena kita selaku orang lapangan yang menggeluti bidang ini, sehingga kita tahu apa permasalahan yang selama ini mengakibatkan banjir di wilayah kita. Dan kita sudah mengusulkan untuk diadakannya normalisasi Kali Sengkarang, Meduri dan Kali Bremi, dengan membuat sodetan ataupun muara baru, yang sudah kita usulkan sejak tahun 2000, dan semoga usulan anggaran ini bisa terealisasi”, tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Nugroho, perlu dimaklumi, bahwa daerah yang dilewati oleh ketiga sungai tersebut memang daerah yang rendah, yang diperparah dengan adanya pendangkalan disungai tersebut. “Intinya, kegiatan ini untuk penanggulangan banjir di Kabupaten Pekalongan yang meliputi Kecamatan Tirto dan Kota Pekalongan, khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, agar masyarakat terkurangi bebannya akibat banjir. Dan harapan saya, sebelum masa pension saya tiba tahun depan, Pekalongan sudah bebas dari banjir”, harapnya.

Ditemui dilain tempat, Kepala Kantor Pemberdayaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Pekalongan, Djajin, ST, membenarkan perihal akan adanya proyek yang akan menelan biaya sekitar 65 Milyar tersebut. “Menurut informasi yang kita dapat dari staff Balai Besar, kegiatan akan dilaksanakan tahun ini”, katanya.

Menurut Djajin, kegiatan ini dilaksanakan oleh provinsi, dan untuk daerah, hanya diminta untuk melakukan biaya pendampingan saja. “Pemda hanya diminta untuk membantu pendampingan saja, berupa pembebasan tanah hak milik warga, sedangkan untuk tanah milik negara, tergantung kebijakan pelaksana proyek”, imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Daryono mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah yang diambil pemerintah ini. Karena menurutnya, masyarakatnya sudah jenuh dengan banjir tahunan yang sering melanda. “Kami selaku yang mewakili masyarakat, merasa senang dan salut, apabila kegiatan ini segera terealisasi. Karena selama ini masyarakat Jeruksari selalu mendapat tamu tahunan, yakni banjir yang hingga mencapai 15 hari”, katanya.

Lebih lanjut, Daryono mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melakukan pengukuran tanah milik warga, yang akan dibebaskan. Dan untuk tanah GG serta tanah negara yang selama ini di rawat oleh masyarakat, belum ada titik temu ganti rugi, dan pihaknya berharap untuk adanya kompensasi. “Pengukuran dan pembebasan tanah berjalan lancar, karena masyarakat sudah menyadari, bahwa kegiatan ini untuk kepentingan bersama”, jelasnya.

Pihaknya berharap, wilayah Jeruksari yang muara-nya air dari kota dan Kabupaten Pekalongan, dan selama ini, didesa jeruksari tidak ada terusan yang menuju ke laut, atau buntu, proses realisasi kegiatan ini hendaknya untuk segera dilaksanakan. “Dengan adanya proyek ini, diharapkan bisa mengatasi banjir. Dan diharapkan, ada kompensasi bagi warga kami yang selama ini merawat tanah milik negara, karena tanah tersebut menjadi mata pencaharian warga kami”, pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Camat Tirto, Puji Iriyanto, SH, MH. Kepada wartawan, dirinya mengatakan, optimis kegiatan ini bisa mengurangi penderitaan masyarakat, karena menurut pantauannya, banjir telah membebani selama 15 hari di wilayah kecamatan Tirto, kendati hanya dari air hujan biasa.(SW-02/03)